Rabu, 09 Desember 2015
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengimbau Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), melakukan verifikasi atau kajian mendalam kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang akan mendirikan usaha di daerah.Pasalnya, banyak pengguna fiktif yang mendirikan perusahaan melalui perizinan BUMD."Kita berharap Kemenkumham ke depan memberikan izin untuk (mendirikan) PT," ujar Wakil Ketua KPK
